Tulisan ini imerupakan bagian dari kajian terhadap Uang Elektronik yang dihakciptakan oleh pemiliknya. Oleh karena itu dimohon untuk tidak dikutip sebagian maupun seluruh isinya tanpa izin
Diskusi tentang kasus-kasus penerapan syariah dan fiqih dalam lembaga ekonomi
Friday, November 30, 2018
Masalah Fiqih dalam Uang Elektronik
Thursday, April 5, 2018
KPR Syariah Tidak Syariah?
Friday, March 16, 2018
Murabahah Reimbursement (2)
Sebuah bank syariah bekerja sama dengan sebuah multifinance (perusahaan pembiayaan) untuk menyalurkan pembiayaan. Multifinance tersebut ditugaskan untuk mencari nasabah dan melakukan pembiayaan dengan mereka sampai pada nominal tertentu. apabila nominal tersebut terpenuhi maka bank syariah menggantinya dengan dana sesuai nominal tersebut. Dapatkah pola seperti ini dikategorikan sebagai Murabahah walaupun sifatnya ditalangi terlebih dulu (Lihat Murabahah reimbursment)?
Monday, March 5, 2018
Friday, March 2, 2018
Pelunasan lebih cepat
Kebanyakan bank syariah menerima keluhan dari nasabah karena ketika dilakukan pelunasan dipercepat, nominal pembiayaan (outstanding) yang diperkirakan nasabah lebih rendah dari perhitungan bank. Nasabah menghitung angsuran murabahah berdasarkan sistem proporsional, dimana cicilan modal rata pada setiap bulannya. Sebaliknya, bank menggunakan sistem anuitas dimana bank mengakui angsuran nasabah seabgai keuntungan lebih dulu sedangkan cicilan modalnya kecil dan membesar ketika mendekati jatuh tempo. Patutkah bank disalahkan dalam hal ini?
Thursday, February 15, 2018
Murabahah Reimburse
Seorang nasabah mengajukan pembiayaan Murabahah ke bank syariah untuk pembelian aset yang relatif mahal. Menurut perkiraannya, bank syariah itu akan menyetujui usulannya. Karena itu ia mencari sumber lain untuk membeli aset itu. Singkat cerita ia dapat membeli aset itu dengan bantuan pihak ketiga tapi dibebankan biaya keuntungan yang tinggi apabila diteruskan menjadi pembiayaan/kredit, dibanding tingkat keuntungan yang dibebankan oleh bank syariah dengan pembiayaan Murabahahnya. Lalu turunlah pembiayaan Murabahah dari bank syariah, yang sebagaimana lazimnya pembiayaan, nasabah menerima dana dan membayarkannya kepada pihak ketiga dan kini nasabah berhutang kepada bank syariah atas pembelian aset sebelumnya.
Simpanan yang ditahan untuk hadiah
Sebuah bank mengajukan izin produk sebagai berikut:
Nasabah ditawarkan untuk membuka deposito yang ditahan selama 6 bulan dan tidak diberikan bagi hasil. Sebagai gantinya nasabah memperoleh kesempatan undian berhadiah motor dan lainnya. Sedangkan nominal pokoknya aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apakah menurut anda produk ini dapat diberikan izin?
Nasabah ditawarkan untuk membuka deposito yang ditahan selama 6 bulan dan tidak diberikan bagi hasil. Sebagai gantinya nasabah memperoleh kesempatan undian berhadiah motor dan lainnya. Sedangkan nominal pokoknya aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apakah menurut anda produk ini dapat diberikan izin?
Tuesday, February 13, 2018
Beda perlakuan Murabahah dan Tamwil Murabahah
Pemberlakuan PSAK Syariah (100 s/d 110) membuat bank syariah kerepotan. Sebab tidak semua PSAK bisa diterapkan. Jika ini diteruskan maka akan terjadi perbedaan praktek antara standar dengan praktek yang dilaksanakan. Bank Syariah dianggap tidak comply dengan standar yang berlaku.
Sebut saja PSAK 101 tentang Murabahah. Sejatinya PSAK ini mengatur bagaimana sebuah transaksi Murabahah dilakukan. Artinya Bank membeli barang, membayar kepada agen/supplier, dan menjualnya kepada nasabah yang akan membayarnya secara cicilan.
Sebut saja PSAK 101 tentang Murabahah. Sejatinya PSAK ini mengatur bagaimana sebuah transaksi Murabahah dilakukan. Artinya Bank membeli barang, membayar kepada agen/supplier, dan menjualnya kepada nasabah yang akan membayarnya secara cicilan.
Monday, February 12, 2018
Murabahah yang barangnya menyusul
Sebuah bank yang berorientasi kepada UMKM dengan alasan simplisitas menyusun akad pembiayaan murabahah dalam 1 halaman. Ketika sampai pada obyek yang dibiayai pada kebanyakan akad pembiayaan, tidak (belum) diisi dengan alasan obyek pembiayaan menyusul karena nasabah belum tahu bisnis apa yang akan dibiayai.
Fatwa Standar Muamalah (pesanan)
Tahun 2017 DSN-MUI mengeluarkan 4 fatwa, satu diantaranya adalah tentang Uang Elektronik dan 3 lainnya adalah tentang standar Jual Beli, Bagi Hasil dan Ijarah. Dari sisi produktifitas mungkin penerbitan fatwa ini dianggap langkah bagus. Tapi dari sisi materi (konten) ketiga yang disebut terakhir adalah kemunduran. Mengapa?
Friday, February 9, 2018
(Murabahah) Komoditi/ Komoditi Syariah untuk bank
Sebuah bank ingin membeli komoditi di pasar berjangka dan menjadikannya alat investment atas likuiditas yang tinggi yang dimilikinya. Di sisi lain Secara syariah tidak ada larangan selama yang dibeli dan cara membelinya mengikuti ketentuan dalam fiqih muamalah. Tetapi khusus bank, batasan untuk membeli komoditi ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/28/DKMP tahun 2015 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank. Artinya bagi bank, untuk membeli komoditas di bursa berjangkan sah-sah saja selama sesuai kriteria syariah. Tetapi menjadikannya instrumen untuk manajemen likuiditas atau menjualnya langsung kepada pasar uang antar bank syariah tidak bisa dilakukan, kecuali menerbitkan sertifikat atas komoditas itu. Namanya Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank alias SiKA. SiKA inilah yang jadi pegangan bank lain untuk mengklaim hak atas bank yang menerbitkannya.
Wednesday, February 7, 2018
Bank Syariah Membantu Transaksi Nasabah Induk konvensionalnya
Dalam situasi tertentu, misalnya menjelang lebaran, seringkali kantor bank konvensional kedatangan nasabah yang lebih ramai dari biasanya sehingga terjadi antrian yang panjang. Di sebelahnya, ada cabang syariah dari bank konvensional itu yang relatif lebih kosong dari cabang konvensionalnya. Pimpinan cabang konvensional itu meminta pimpinan cabang syariah untuk membantu mengurangi beban kepenuhan nasabah ini dengan melakukan transaksi dengan menggunakan sistem konvensionalnya, seperti setoran dan penarikan tabungan/giro, transfer, pencairan cek, pembayaran cicilan dan urusan teknis counter lainnya. Persoalan ini dibawa kepada Dewan Pengawas Syariah yang kemudian membahasnya dan memberikan opini membolehkan hanya untuk situasi tertentu saja. Artinya nasabah cabang konvensional dapat menggunakan cabang syariah untuk melakukan beberapa transaksi konvensional dalam situasi tertentu.
Bagaimana menurut anda?
Wednesday, January 31, 2018
Diskusi Bitcoin
Para tokoh syariah berkesimpulan bahwa alat tukar/ mata uang dapat dugunakan dari apa saja sepanjang bernilai dan diterima. Dalam sejarah Islam selain emas dan perak, tembaga (fulus) pernah digunakan dan pernah diusulkan untuk menggunakan kulit onta tapi ditolak. Dalam hal bitcoin, terdapat maslahat karena aman tapi terdapat madharat juga yaitu nilai yang tidak tetap (terhadap mata uang normal), tidak ada underlying aset dan susah untuk melakukan pencairan dan penukaran.
Qardh karyawan dengan jaminan perusahaan
Pertanyaan tersisa dari pelatihan DPS
Sebuah Koperasi bekerjasama dengan sebuah perusahaan/lembaga dalam hal pembiayaan. Perusahaan tersebut minta koperasi memberikan bantuan berupa Qordh kepada pegawainya. Jadi pegawai hanya membayar pokoknya. Koperasi hanya boleh meminta biaya administrasi dan asuransi jika diperlukan. Perusahaan akan menjadi penjamin dan bersedia membayar sekian persen dari tiap pinjaman pegawainya.
Jawaban saya, selama fee jaminan itu dibayar oleh pihak lain, dan bukan menggunakan akad kafalah maka Akad Qardh itu sah. Jika bayaran perusahaan itu merupakan jasa atas Qardh itu, maka hukumnya jatuh menjadi bunga, yang tidak diperbolehkan.
Ada usulan?
Beli aset konvensional untuk menahan NPF
Sebuah bank syariah mengalami run-off pembiayaan dan terancam melewati batas pembiayaan bermasalah (non performing finance) di atas rata-rata nasional. Khawatir akan pinalti yang dikenakan oleh otoritas (akibat melanggar aturan tentang NPF), direksi mengajukan usulan kepada DPS agar dibolehkan membeli aset bank konvensional (kredit dengan bunga) yang sehat dengan sistem repo. Artinya suatu saat ketika aset bank syariah sudah berkembang lagi dan bank berada pada posisi sehat maka aset itu dijual kembali kepada bank konvensional pemilik kredit sebelumnya.
DPS bank syariah membolehkan dengan alasan darurat. Setujukah anda?
Musyarakah Mutanaqisah Indent
Musyarakah Mutanaqisah indent.
Nama ini terkesan lucu untuk sebuah akad. Sejatinya memang bukan akad, tapi produk pembiayaan pemilikan rumah yang rumahnya belum ada alias belum ready-stock. Produk ini merupakan mirror-image dari produk konvensional dengan nama KPR indent.
Produk ini sempat jadi pembahasan panjang karena melibatkan ijarah atas barang yang masih harus dibuat. Padahal nasabah selaku syarik dan musta'jir sudah membayar angsuran setelah ditandatanganinya akad.
Masalah terbesar dalam produk ini memang pada produk yang belum tersedia tapi ujrahnya sudah dibayar sejak awal akad. Jika ijarah sama dengan jual beli maka rukun akad tidak terpenuhi disini, yaitu ma'qud 'alayh alias ma'jur (barang sewaan) tidak sebanding dengan ujrah yang setara dengan tsaman (harga) dalam jual beli.
(Bersambung)
Subscribe to:
Posts (Atom)

