Pemberlakuan PSAK Syariah (100 s/d 110) membuat bank syariah kerepotan. Sebab tidak semua PSAK bisa diterapkan. Jika ini diteruskan maka akan terjadi perbedaan praktek antara standar dengan praktek yang dilaksanakan. Bank Syariah dianggap tidak comply dengan standar yang berlaku.
Sebut saja PSAK 101 tentang Murabahah. Sejatinya PSAK ini mengatur bagaimana sebuah transaksi Murabahah dilakukan. Artinya Bank membeli barang, membayar kepada agen/supplier, dan menjualnya kepada nasabah yang akan membayarnya secara cicilan.
Ada dua hal penting yang muncul disini. Pertama, transaksi seperti ini tidak pernah terjadi di bank syariah manapun di Indonesia. Yang terjadi adalah bank mewakilkan kepada nasabah (dan menyerahkan uangnya) untuk membeli barang itu atas nama bank, dan serta merta bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, kalaupun transaksi itu dilakukan, maka akan terjadi berbagai masalah yang muncul seperti legal dan pajak (yang menimbulkan efek biaya yang lebih tinggi).
Perlakuan akuntansi untuk PSAK 101 adalah perlakuan akuntansi jual beli, dimana bank akan mendebet kas dan mengkredit rekening suplier. Lalu mengkredit pembiayaan a/n nasabah dan keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan yang terjadi dalam realitas seharusnya PSAK tentang pembiayaan Murabahah, dimana bank mengkredit rekening nasabah, mendebetnya kembali dan mengkreditkan ke rekening suplier (jika ada).
Untuk kasus ini DSN harus mengeluarkan fatwa tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah yang kurang lebih merupakan penyempurnaan terhadap Fatwa No.4 tahun 2000 tentang Murabahah.
Pelaksanaan the real Murabahah di bank syariah masih harus menunggu lagi rupanya. Wallahu a'lam/
Sebut saja PSAK 101 tentang Murabahah. Sejatinya PSAK ini mengatur bagaimana sebuah transaksi Murabahah dilakukan. Artinya Bank membeli barang, membayar kepada agen/supplier, dan menjualnya kepada nasabah yang akan membayarnya secara cicilan.
Ada dua hal penting yang muncul disini. Pertama, transaksi seperti ini tidak pernah terjadi di bank syariah manapun di Indonesia. Yang terjadi adalah bank mewakilkan kepada nasabah (dan menyerahkan uangnya) untuk membeli barang itu atas nama bank, dan serta merta bank menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, kalaupun transaksi itu dilakukan, maka akan terjadi berbagai masalah yang muncul seperti legal dan pajak (yang menimbulkan efek biaya yang lebih tinggi).
Perlakuan akuntansi untuk PSAK 101 adalah perlakuan akuntansi jual beli, dimana bank akan mendebet kas dan mengkredit rekening suplier. Lalu mengkredit pembiayaan a/n nasabah dan keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan yang terjadi dalam realitas seharusnya PSAK tentang pembiayaan Murabahah, dimana bank mengkredit rekening nasabah, mendebetnya kembali dan mengkreditkan ke rekening suplier (jika ada).
Untuk kasus ini DSN harus mengeluarkan fatwa tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah yang kurang lebih merupakan penyempurnaan terhadap Fatwa No.4 tahun 2000 tentang Murabahah.
Pelaksanaan the real Murabahah di bank syariah masih harus menunggu lagi rupanya. Wallahu a'lam/
No comments:
Post a Comment