Thursday, February 15, 2018

Murabahah Reimburse

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan Murabahah ke bank syariah untuk pembelian aset yang relatif mahal. Menurut perkiraannya, bank syariah itu akan menyetujui usulannya. Karena itu ia mencari sumber lain untuk membeli aset itu. Singkat cerita ia dapat membeli aset itu dengan bantuan pihak ketiga tapi dibebankan biaya keuntungan yang tinggi apabila diteruskan menjadi pembiayaan/kredit, dibanding tingkat keuntungan yang dibebankan oleh bank syariah dengan pembiayaan Murabahahnya. Lalu turunlah pembiayaan Murabahah dari bank syariah, yang sebagaimana lazimnya pembiayaan, nasabah menerima dana dan membayarkannya kepada pihak ketiga dan kini nasabah berhutang kepada bank syariah atas pembelian aset sebelumnya.

Simpanan yang ditahan untuk hadiah

Sebuah bank mengajukan izin produk sebagai berikut:
Nasabah ditawarkan untuk membuka deposito yang ditahan selama 6 bulan dan tidak diberikan bagi hasil. Sebagai gantinya nasabah memperoleh kesempatan undian berhadiah motor dan lainnya. Sedangkan nominal pokoknya aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Apakah menurut anda produk ini dapat diberikan izin?

Tuesday, February 13, 2018

Beda perlakuan Murabahah dan Tamwil Murabahah

Pemberlakuan PSAK Syariah (100 s/d 110) membuat bank syariah kerepotan. Sebab tidak semua PSAK bisa diterapkan. Jika ini diteruskan maka akan terjadi perbedaan praktek antara standar dengan praktek yang dilaksanakan. Bank Syariah dianggap tidak comply  dengan standar yang berlaku.
Sebut saja PSAK 101 tentang Murabahah. Sejatinya PSAK ini mengatur bagaimana sebuah transaksi Murabahah dilakukan. Artinya Bank membeli barang, membayar kepada agen/supplier, dan menjualnya kepada nasabah yang akan membayarnya secara cicilan.

Monday, February 12, 2018

Murabahah yang barangnya menyusul

Sebuah bank yang berorientasi kepada UMKM dengan alasan simplisitas menyusun akad pembiayaan murabahah dalam 1 halaman. Ketika sampai pada obyek yang dibiayai pada kebanyakan akad pembiayaan, tidak (belum) diisi dengan alasan obyek pembiayaan menyusul karena nasabah belum tahu bisnis apa yang akan dibiayai.

Fatwa Standar Muamalah (pesanan)

Tahun 2017 DSN-MUI mengeluarkan 4 fatwa, satu diantaranya adalah tentang Uang Elektronik dan 3 lainnya adalah tentang standar Jual Beli, Bagi Hasil dan Ijarah. Dari sisi produktifitas mungkin penerbitan fatwa ini dianggap langkah bagus. Tapi dari sisi materi (konten) ketiga yang disebut terakhir adalah kemunduran. Mengapa?

Friday, February 9, 2018

(Murabahah) Komoditi/ Komoditi Syariah untuk bank

Sebuah bank ingin membeli komoditi di pasar berjangka dan menjadikannya alat investment atas likuiditas yang tinggi yang dimilikinya. Di sisi lain Secara syariah tidak ada larangan selama yang dibeli dan cara membelinya mengikuti ketentuan dalam fiqih muamalah. Tetapi khusus bank, batasan untuk membeli komoditi ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/28/DKMP tahun 2015 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank. Artinya bagi bank, untuk membeli komoditas di bursa berjangkan sah-sah saja selama sesuai kriteria syariah. Tetapi menjadikannya instrumen untuk manajemen likuiditas atau menjualnya langsung kepada pasar uang antar bank syariah tidak bisa dilakukan, kecuali menerbitkan sertifikat atas komoditas itu. Namanya Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank alias SiKA. SiKA inilah yang jadi pegangan bank lain untuk mengklaim hak atas bank yang menerbitkannya.

Wednesday, February 7, 2018

Bank Syariah Membantu Transaksi Nasabah Induk konvensionalnya

Dalam situasi tertentu, misalnya menjelang lebaran, seringkali kantor bank konvensional kedatangan nasabah yang lebih ramai dari biasanya sehingga terjadi antrian yang panjang. Di sebelahnya, ada cabang syariah dari bank konvensional itu yang relatif lebih kosong dari cabang konvensionalnya. Pimpinan cabang konvensional itu meminta pimpinan cabang syariah untuk membantu mengurangi beban kepenuhan nasabah ini dengan melakukan transaksi dengan menggunakan sistem konvensionalnya, seperti setoran dan penarikan tabungan/giro, transfer, pencairan cek, pembayaran cicilan dan urusan teknis counter lainnya. Persoalan ini dibawa kepada Dewan Pengawas Syariah yang kemudian membahasnya dan memberikan opini membolehkan hanya untuk situasi tertentu saja. Artinya nasabah cabang konvensional dapat menggunakan cabang syariah untuk melakukan beberapa transaksi konvensional dalam situasi tertentu. 

Bagaimana menurut anda?