Sebuah bank ingin membeli komoditi di pasar berjangka dan menjadikannya alat investment atas likuiditas yang tinggi yang dimilikinya. Di sisi lain Secara syariah tidak ada larangan selama yang dibeli dan cara membelinya mengikuti ketentuan dalam fiqih muamalah. Tetapi khusus bank, batasan untuk membeli komoditi ada pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/28/DKMP tahun 2015 tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank. Artinya bagi bank, untuk membeli komoditas di bursa berjangkan sah-sah saja selama sesuai kriteria syariah. Tetapi menjadikannya instrumen untuk manajemen likuiditas atau menjualnya langsung kepada pasar uang antar bank syariah tidak bisa dilakukan, kecuali menerbitkan sertifikat atas komoditas itu. Namanya Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank alias SiKA. SiKA inilah yang jadi pegangan bank lain untuk mengklaim hak atas bank yang menerbitkannya.
Transaksi komoditas syariah sendiri sudah memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Dalam fatwa No 82/DSN-MUI/VIII/2011 disebutkan antara lain bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan komoditi syariah sebagai investasi maupun sarana permodalan ia harus membeli dan menjualnya dari dan kepada pihak yang berbeda. Dengan demikian sistem komoditas syariah yang dikembangkan disini melibatkan 4 pihak yaitu pembeli, agen 1, penjual dan agen 2. Sementara di Malaysia dan Timur Tengah transaksi komoditas syariah yang populer dengan Murabahah Commodity dapat dilakukan dengan agen yang sama / tiga pihak (Tawarruq), bahkan dapat dilakukan dengan cara organized Tawarruq alias Tawarruq Munazzham.
Sebagian pihak memandang otoritas di Indonesia cenderung membatasi pengembangan perbankan syariah khususnya dalam bidang produk manajemen likuiditas yang di luar negeri pun amat jarang. Pihak otoritas menganggap produk seperti ini rawan spekulasi dan bubbling bila dilakukan secara bebas oleh perbankan, sama halnya dengan perdagangan saham. Oleh karena produknya berdekatan maka pengaturan dilakukan berdasarkan domain atau wilayah yang sesuai, yaitu Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah atau PUAS, dimana ada instrumen lain yang sudah ada terlebih dahulu disediakan Bank Indonesia untuk perbankan Syariah, yaitu Sertifikat Mudharabah Antar Bank Syariah.
Transaksi komoditas syariah sendiri sudah memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Dalam fatwa No 82/DSN-MUI/VIII/2011 disebutkan antara lain bahwa setiap pihak yang ingin menggunakan komoditi syariah sebagai investasi maupun sarana permodalan ia harus membeli dan menjualnya dari dan kepada pihak yang berbeda. Dengan demikian sistem komoditas syariah yang dikembangkan disini melibatkan 4 pihak yaitu pembeli, agen 1, penjual dan agen 2. Sementara di Malaysia dan Timur Tengah transaksi komoditas syariah yang populer dengan Murabahah Commodity dapat dilakukan dengan agen yang sama / tiga pihak (Tawarruq), bahkan dapat dilakukan dengan cara organized Tawarruq alias Tawarruq Munazzham.
Sebagian pihak memandang otoritas di Indonesia cenderung membatasi pengembangan perbankan syariah khususnya dalam bidang produk manajemen likuiditas yang di luar negeri pun amat jarang. Pihak otoritas menganggap produk seperti ini rawan spekulasi dan bubbling bila dilakukan secara bebas oleh perbankan, sama halnya dengan perdagangan saham. Oleh karena produknya berdekatan maka pengaturan dilakukan berdasarkan domain atau wilayah yang sesuai, yaitu Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah atau PUAS, dimana ada instrumen lain yang sudah ada terlebih dahulu disediakan Bank Indonesia untuk perbankan Syariah, yaitu Sertifikat Mudharabah Antar Bank Syariah.
No comments:
Post a Comment